thefiscys.com

Blue Economy di Indonesia

Hal ini didukung oleh data jumlah 16.771 pulau yang terdaftar dalam Gasetil Nasional pada tahun 2020, dengan garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km, menjadikannya sebagai garis pantai terpanjang kedua di dunia. Selain itu, Indonesia yang memiliki perairan seluas 5,8 juta km2 menjadikan Indonesia sebagai poros lautan dunia. 

Menurut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pasal 1 Ayat 2 Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025, Poros Lautan Dunia adalah visi bahwa Indonesia berdaulat, maju, mandiri, kuat, dan bersatu. Secara aktif berkontribusi pada keamanan dan perdamaian regional dan global untuk kepentingan nasional. Pendek kata, poros maritim dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang sejahtera dan memperkuat potensi maritimnya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang mendukung kemunculan Indonesia sebagai poros maritim dunia, antara lain posisi Indonesia yang strategis baik secara geografis, geopolitik maupun geopolitik. Dikatakan sebagai lokasi yang strategis dengan akses langsung ke pasar terbesar di dunia. Hal ini terlihat dari letak geografis Indonesia yang bersinggungan dengan Sea Lane of Communication (SLoC), Selat Malaka. 

Tentu saja, perairan Indonesia yang luas memiliki banyak potensi. Beberapa kemungkinan terbesar di perairan Indonesia adalah muara sungai, rawa asin, hutan bakau (menurut 3.364.076 hektar peta bakau nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021), dan terumbu karang (menurut Akademi Indonesia Ilmu Pengetahuan (LIPI)). .. ) 2,5 juta hektar), laut terbuka, laut dalam, dll. Mengingat banyaknya potensi perairan di Indonesia, maka diperlukan suatu konsep untuk menjadikan potensi perairan yang ada menjadi lebih baik dan efisien. Konsep ini disebut ekonomi biru. Menurut Profesor Gunter Pauli, dalam bukunya tahun 2010, The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, dia berkata: Pencarian solusi praktis didasarkan pada sistem alam yang berkelanjutan. Singkatnya, ekonomi biru adalah konsep bahwa ekosistem menerapkan logika ekosistem yang bekerja untuk meningkatkan efisiensi, dan pada prinsipnya tidak menghasilkan limbah. Inovasi dan kreativitas, inklusivitas sosial, sistem produksi siklis.

Beberapa contoh dari penerapan blue economy adalah pengelolaan pada limbah ikan patin, tulangnya dapat diolah menjadi kolagen untuk bahan pembuatan kosmetik dan medis serta gelatin untuk bahan pangan, kosmetik, dan medis; insang dapat diolah menjadi tepung untuk pembuatan pupuk; daging dapat diolah menjadi minyak ikan serta fish jelly product; dan limbah cair dapat diolah menjadi fish protein concentrate.  

Sebelum adanya konsep blue economy, Indonesia telah menerapkan konsep green economy. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), green economy adalah sistem yang memuat semua aktivitas perekonomian (berupa produksi, distribusi, dan konsumsi), yang menghasilkan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang akibat munculnya risiko terkait dampak lingkungan dan keterbatasan ekologis. Namun, green economy memiliki dampak kurang baik diterapkan pada masyarakat dan lingkungan jika dibandingkan dengan blue economy. Adapun perbedaan antara green economy dengan blue economy adalah jika pada green economy, dalam pengaplikasiannya cenderung lebih mahal, tindakannya pada lingkungan hanya mengurangi limbah yang sudah ada, dan konsep ini diaplikasikan oleh perusahaan global. Sedangkan blue economy dalam pengaplikasiannya lebih murah jika dibandingkan dengan green economy, mengedepankan inovatif, adanya tindakan mencegah produksi limbah pada lingkungan, dan konsep ini dapat diaplikasikan oleh pengusaha lokal.

Dalam realitanya, masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah pesisir, banyak terjadi ketimpangan ekonomi (berupa pengangguran dan kemiskinan). Padahal, jika berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, sebanyak 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya di laut. Masyarakat tersebut tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia. Menurut Mulyadi (2007), terdapat beberapa faktor terjadinya kemiskinan, diantaranya kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level security), dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang. Sehingga, diperlukan sebuah tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pengaplikasian konsep blue economy. 

Selain itu, para masyarakat yang memiliki ilmu dalam bidang perikanan, ekonomi, bisnis, dan sejenisnya dapat menyelenggarakan sebuah edukasi dan pelatihan, dikemas dengan kalimat yang mudah dipahami, sehingga para masyarakat pesisir dapat mengaplikasikannya secara langsung. Dengan adanya tindakan-tindakan kecil, maka dapat mendorong adanya pengelolaan sumber daya berkelanjutan, menjadikan Indonesia lebih sejahtera, mengurangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan dapat berdaya saing global. 

 

Untuk Pemasangan Iklan, Silahkan Hubungi : JASAPBNJUDI.COM